Sengketa Pemilu 2019, Rocky Gerung: Mahkamah Konstitusi Harus Berpegang Pada Hati Nurani Rakyat

oleh

Capres 02 Prabowo Subianto dan Wakilnya Sandiaga Uno menempuh jalur konstitusional menggugat putusan KPU RI yang memenangkan Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

Prabowo dan Sandiaga Uno menggugat putusan KPU RI di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Capres Jokowi mengajukan diri sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, saat ini sengketa Pemilu 2019 yang dipermasalahkan sifatnya kuantitatif. Benarkah jumlah suara yang diumumkan KPU?

Rakyat mempertanyakan kebenaran itu pada KPU, lanjut Rocky, makanya rakyat menolak hasilnya. 

“Jadi ini pertarungan antar rakyat. Memang ada yang memberikan suaranya ke Jokowi tapi sebagian juga menolak. Maka MK harus melihat pandangan lain, yaitu protes publik. Jadi tidak sekedar dibuktikan dengan selisih angka,” ujar Rocky Gerung dalam acara E-Talkshow TV One yang dipandu Wahyu Muryadi pada Jumat (31/5/2019) yang dikutip Wartakotalive.com.

Rocky melanjutkan, jadi harus dibuktikan ada selisih angka yang diperlihatkan KPU bisa dinyatakan keliru bila ditemukan lebih dari itu oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Perlu diingat MK harus melindung Pemilu yang jujur dan adil yang kualitatif yang nggak ada di kalkulator Pemilu. Namun jujur dan adil cuma ada di hati manusia,” ujar pendiri Institut Setara ini

“Dalil MK itu harus berpegang pada hati nurani. Jadi tidak sekedar menerima kasus sekedar masuk akal atau tidak. MK itu mengawal warmah dari konstitusi, untuk menjaga itu maka harus merasakan keadilan semua orang,” tuturnya.

Rocky Gerung mengingatkan fungsi primer Mahkamah Konstitusi mengawal warmah dari konstitusi, untuk menjaganya maka harus merasakan keadilan semua orang.

Sementara iu untuk fungsi sekunder MK adalah menegakkan legalitas. Karena dulu yang disebut konstitusi dalam sejarah pemikiran modern abad 13.

“Konstitusi muncul pada saat itu diartikan hak rakyat untuk membunuh raja yang lalim. Itu lewat pengadilan rasanya raja lalim langsung dibunuh. Intinya adalah menjaga rasa keadilan rakyat,” imbuh Rocky

“Lalu bagaimana cara mengukur rasa yang merupakan tugas primer MK? ” tanya Wahyu yang pembaca acara

Lalu dijawab Rocky. “Karena dalam konstitusi hakim itu adalah wakil Tuhan dasarnya nurani dia. Hakim adalah wakil dari suara rakyat yang mau disampaikan ke langit. Jadi suara itu tidak bisa dikontrol kayak social media yang diawasi. Masa sekarang rakyat berdoa pakai VPN supaya cepat naik ke langit ngga disensor,” ujar Rocky sambil tertawa. 

lihat videonya disini dimulai menit 4.38 : 

Peringat Mahfud MD untuk Hakim Mahkamah Konstitusi 

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 Prof Mahfud MD meminta hakim MK waspada terhadap kemungkinan teror terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 dari kubu Capres 02 Prabowo Subianto.

Teror hakim MK yang mengadili Pilpres 2019 atau dalam sengketa Pilpres 2019 bisa saja terjadi.

Karena itu Prof Mahfud MD jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan khusus atau warning kepada para hakim yang berjumlah 9 orang.
Pakar hukum tata negara Prof Mohammad Mahfud MD

Pakar hukum tata negara Prof Mohammad Mahfud MD (istimewa)

Teror atau intervensi terhadap hakim MK bisa berasal dari mana saja, termasuk dari masyarakat.

Seperti diketahui, saat ini MK telah menerima gugatan sengketa Pilpres 2019yang diajukan pasangan Capres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Bambang Widjojanto dan kawan-kawan, tim pengacara Prabowo Subianto, mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (24/5/2019).

“Wahai teman-teman di Mahkamah Konstitusi (MK). Jagalah independensi, jangan mau diintervensi dan jangan sudi diterror,” ujar Mahfud MD melalui akun twitternya, Kamis (30/5/2019) yang dikutip Wartakotalive.com dari Medan.

Jumlah hakim di MK ada 9 orang yang diusulkan oleh pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung.

Mahfud MD, Ketua MK 2008-2013, mengatakan, MK pada tahun 2012 ketika berusia 9 tahun telah mendapat penghargaan tingkat internasional dari Havard Hanbook.

Menurut Mahfud kuncinya ialah profesionalitas dan keteguhan hati. Apalagi kata Mahfud, MK Indonesia pernah mendapatkan penghargaan dunia sebagai MK terefektif di dunia.

“Dengan profesionalitas dan keteguhan hati, dulu pd usia 9 tahun (2012), MK Indonesia dinobatkan dlm “Hanvard Hanbook” masuk dlm 10 MK terbaik (terfektif) di dunia,” imbuhnya.

Sumber Intervensi terhadap MK

Salah seorang netizen (warganet) kembali mempertegas pernyataan Mahfud soal indikasi adanya teror yang ditujukan kepada MK.

“Memangnya ada yang intervensi dan neror prof?” tulis @lexwok72.

Kata Mahfud, jika di dalam MK sendiri, hal tersebut tidak terjadi. Namun, seperti diketahui yang berkembang di masyarakat ada dugaan intervensi dan teror.

“Tapi di masyarakat, kan ada dugaan intervensi dan terror sehingga kita harus mengingatkan teman-teman di MK agar tak terpengaruh,” kata Mahfud.

Maksud dari cuitannya itu kata Mahfud, MK tidak boleh terpengaruh dengan kekisruhan politik di Indonesia.

“Pokoknya, hukum harus ditegakkan tanpa boleh dipengaruhi oleh kekisruhan politik,” tandasnya.

Diketahui pasca hasil pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019 kondisi politik Indonesia tidak menentu.

Terlebih pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada 21 dan 22 Mei lalu beberapa pejabat tinggi mengaku mendapatkan teror pembunuhan.

Seperti diberitakan Wartakotalive.com, Pengamat Pertahanan dan Intelijen mengatakan Kepala BIN Budi Gunawan, Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan dan Gories Mere jadi sasaran pembunuhan.

Diketahui 4 tokoh nasional jadi target pembunuhan di dalam kerusuhan 22 Mei 2019 lalu, berkaitan soal jabatan strategis dan selangkah lagi ‘menyentuh Jokowi’

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan empat pejabat yang menjadi target pembunuhan saat kerusuhan 22 Mei 2019.

Menko Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

“Dasar kami sementara ini hanya BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ya. Berita acara itu resmi. Pro justitia, hasil pemeriksaan kepada tersangka yang sudah kita tangkap. Jadi bukan berdasar informasi intelijen, beda,” kata Tito dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam (28/05).

“Yang jelas, kami selalu sejak awal, begitu ada informasi, selalu memberikan pengamanan dan pengawalan kepada yang bersangkutan,” katanya. (*)

()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!