Pihak Pemkot Depok Sudah Gugat Suganda yang Mengklaim Lahan Jalan Limo Raya Kepunyaannya ke PN Depok

oleh

Mengenai keberadaan Jalan Limo Raya yang sempat diblokir seorang warga, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“Proses hukum sedang berlangsung, kita memiliki bukti bahwa lahan akses jalan masuk yang diklaim sepihak itu adalah milik Pemkot Depok. Kita berharap persoalan ini bisa cepat selesai. Pemkot Depok akan patuh terhadap apapun putusannya nanti,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana Nina, Jumat (24/5/2019) kepada Wartakotalive.com.

Pemblokiran jalan sepanjang 25 meter sebelum pintu gerbang Kantor Kecamatan Limo itu dilakukan seorang warga bernama Suganda yang mengklaim lahan tersebut miliknya.

Akibatnya mobil maupun motor tidak dapat masuk ke Kantor Kecamatan Limo.

“Itu lahan kami dan kami punya bukti kepemilikan berupa sertfikat hak milik atas nama ayah saya, Joyo. Silahkan cek ke BPN,” ungkap Suganda, beberapa waktu lalu.

Dia mengutarakan, berdasar sertifikat hak milik atas nama ayahnya, tercantum seluas 2.910 meter persegi lahan di samping dan di depan Kantor Kecamatan Limo.

Ada 345 meter persegi lahan, yang diserobot Pemkot Depok, dan dijadikan akses jalan masuk ke Kantor Kecamatan Limo Depok.

“Sudah beberapa kali sejak puluhan tahun lalu, saya menuntut hak kami atas kepemilikan lahan yang dijadikan akses jalan masuk ke Kantor Kecamatan Limo. Tapi tak pernah dihiraukan, jadi lahan itu terpaksa kami pagar drum dan di beton. Nah, kalau itu lahan milik Pemkot Depok, kanapa tidak berani membongkar pemblokiran jalan tersebut,” jelas Suganda.

Akhirnya dibuka

Atas kesepakatan warga serta didukung pihak Pemerintah Kota Depok, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan, pagar beton yang digunakan untuk memblokir akses jalan menuju kantor Kecamatan Limo, dibongkar, Jumat (24/5).

Pagar drum berisi beton cor itu disingkirkan menggunakan satu uni alat berat jenis wheel loader.

Camat Limo, Zainuddin, mengatakan, meski masih dalam sengketa, pihaknya terpaksa membongkar pagar beton karena sudah merugikan masyarakat yang hendak ke kantor Kecamatan Limo.

“Pembongkaran ini dilakukan karena pagar beton itu menghambat aktivitas warga maupun pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih kemarin pada saat Pilpres dan Pileg,” ujar Zainuddin di lokasi, Jumat (24/5/2019) kepada Wartakotalive.com. ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!