OJK Mewajibkan Fintech P2P Tampilkan TKB 90, Penjelasan soal TKB 90

oleh

OJK sudah mengumumkan terdapat 106 platform fintech lending yang terdaftar dan diawasi oleh regulator per 5 April 2019.

Hingga Maret 2019, P2P lending telah menyalurkan pinjaman senilai Rp 33,2 triliun.

WARTA KOTA, PALMERAH— Ada kewajiban dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap fintech peer to peer lending (P2P) yang terdaftar dan diawasi regulator.

OJK meminta kepada fintech P2P untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90 (TKB 90).

Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi sekaligus membantu calon pemberi pinjaman (lender) untuk mengetahui risiko penempatan dananya.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, mengatakan, aturan ini diterapkan per April 2019.

“P2P lending itu harus transparan, sehingga ketika pertama kali buka website, pada layer pertama sebelah kanan ada TKB 90,” kata Hendrikus, beberapa waktu lalu.

Hendrikus mengatakan, selama ini belum ada aturan batas bawah TKB 90.

Dengan kewajiban fintech untuk menampilkan tingkat keberhasilan pengembalian ini, harapannya calon pemberi pinjaman dapat mengetahui risiko penempatan dananya.

Ia mencontohkan, bila sebuah entitas fintech P2P lending memiliki TBK 90 hanya 80 persen tapi imbal hasil atau bunganya lebih dari 50 persen.

Itu artinya ketidakberhasilan pembayaran sekitar 20 persen, tetapi bunga 50 persen, sehingga masih ada selisih keuntungan 30 persen.

Sedangkan entitas lain, mungkin misalnya memiliki TKB 90 di posisi 100 persen, namun imbal hasilnya hanya 10 persen.

“Kami dari OJK mendorong fintech untuk transparan dan biarkan publik menentukan fintech pilihannya,” ujar Hendrikus.

OJK mencatatkan TKB 90 P2P lending hingga Maret 2019 di level 97,38 persen.

Nilai ini turun 117 basis poin dari posisi Desember 2018 di 98,55 persen.

Adapun tingkat wanprestasi 90 hari sebesar 2,62 persen pada kuartal I-2019.

Nilai ini turun dibandingkan posisi Februari 2019 di level 3,18 persen.

Kendati demikian, posisi ini masih lebih tinggi dibanding akhir 2018 di posisi 1,45 persen.

Hingga Maret 2019, P2P lending telah menyalurkan pinjaman senilai Rp 33,2 triliun.

Nilai ini tumbuh 46,48 persen bila dibandingkan Desember 2018 senilai Rp 22,66 triliun.

Selain itu, OJK sudah mengumumkan terdapat 106 platform fintech lending yang terdaftar dan diawasi oleh regulator per 5 April 2019.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai langkah regulator ini untuk meningkatkan transparansi dalam bisnis fintech.

“Salah satu roh fintech adalah transparan. Mau kinerja jelek atau bagus harus transparan,” kata Kuseryansyah, Ketua Harian AFPI kepada Uri.co.id akhir pekan lalu.

Kuseryansyah mengatakan, adanya kewajiban itu mengharuskan perusahaan untuk berusaha jangan sampai jelek.

Kuseryansyah mengatakan, supaya kinerja yang ditampilkan adalah kinerja yang optimal maka fintech perlu menjalankan artificial intelligence (AI) yang bagus.

Termasuk memiliki kredit skor yang canggih yang harus didorong dengan karyawan yang bagus dalam menghadapi konsumen.

“Tak lupa pada strategi dalam pemilihan segmentasi yang benar,” katanya.

Terkait penting atau tidaknya batasan bawah TKB 90, Kuseryansyah mengatakan, rasio ini sebetulnya ditujukan kepada lender.

Lantaran bisa dijadikan sebagai acuan dalam menempatkan dana.

“Bila menginginkan bunga 20 persen, maka lihatlah TKB 90 yang paling tinggi. sehingga TKB 90-nya paling tinggi maka akan dipilih. Jadi lender akan berlomba-lomba untuk masuk ke segmen yang benar. Sehingga dengan return sekian harusnya TKB 90-nya sekian,” kata Kuseryansyah.

Selanjutnya, lewat penampilan TKB 90 ini, Kuseryansyah yakin P2P lending akan semakin selektif dalam memilih calon borrower.

Sebab, tingkat keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan borrower dalam mengembalikan pinjaman.

“Lain halnya dengan perbankan, kita hanya menempatkan dana di bank sebagai deposit,” kata Kuseryansyah.

Kuseryansyah mengatakan,”Kami tidak tahu uang kita dipakai siapa dan untuk apa. Kalau P2P lending kami sendiri yang menentukan mau dipinjamkan kepada siapa.”

PT Kredit Pintar Indonesia juga setuju bila menggunakan istilah TKB 90 dari pada kredit macet atau NPL.

Direktur Utama PT Kredit Pintar, Wisely Reinharda Wijaya, mengatakan, TKB 90 ini penting diperhatikan lantaran penyaluran dana tidak dilakukan langsung oleh fintech, tapi dilakukan oleh lender.

“Tidak ada namanya NPL karena kami hanyalah platform dan tidak menyalurkan dana sendiri. Lebih cocok diukur dari TKB yaitu tingkat keberhasilan pengembalian dana lender pada hari ke 90,” kata Wisely.

Wisely mengatakan,”TKB ini di publish di semua website P2P lending, dan dapat di lihat di Kredit Pintar TKB90 kami adalah 100 persen.”

Kredit Pintar telah mencatatkan penyaluran pinjaman lebih dari Rp 3 triliun ke seluruh wilayah Indonesia hingga Maret 2019.

Wisley menyebut penggunaan pinjaman Kredit Pintar sebanyak 70 persen disalurkan untuk biaya modal kerja, dan biaya lainnya seperti bersalin, renovasi, dan belanja.

Sebelumnya, per 2018, fintech lending ini telah menyalurkan pinjaman sekitar Rp 2,2 triliun.

Pada tahun ini perusahaan membidik penyaluran pinjaman setidaknya mencapai Rp 4,4 triliun secara kumulatif.

Wiseley menyebut guna menjaga kualitas pinjaman pihaknya telah menyiapkan strategi risiko seperti bekerjasama dengan perusahaan asuransi.

Berita ini sudah diunggah di Uri.co.id OJK wajibkan fintech tampilkan TKB 90 di website, ini tujuannya; dan AFPI: TKB 90 sebagai acuan bagi lender untuk menempatkan dana ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!